Hukum Tentang Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Terbaru

Undang-Undang Kesehatan - Berbicara tentang Peraturan perundang-undangan tentang kesehatan sangatlah luas karena pengertian peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang  No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mencakup UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah/Perpu dan lain lain.

Sesuai dengan isi undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 4 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kesehatan”. Sebagai hak hidup sehat merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat dalam keadaan apapun dan bagaimanapun.pasalnya berbunyi seperti berikut ini “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan”.

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, maka semakin berkembang pula aturan dan peranan hukum kesehatan dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, alasan inilah yang menjadi faktor pendorong pemerintah dan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk menerapkan dasar dan peranan hukum dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi terhadap perlindungan dan kepastian hukum pasien.

 

hukum-tentang-kesehatan-berdasarkan-undang-undang-kesehatan-terbaru

 

Dasar hukum pemberian pelayanan kesehatan secara umum diatur dalam Pasal 53 UU Kesehatan, yaitu:

  1. Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
  2. Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.
  3. Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.

 

Dasar hukum kesehatan dalam setiap tindakan pelayanan kesehatan di rumah sakit wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 UU Kesehatan sebagai dasar dan ketentuan umum dan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf (b) UU Rumah Sakit dalam melakukan pelayanan kesehatan. Secara khusus dalam Pasal 29 ayat (1) huruf (b) UU Rumah Sakit, rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit..

 

UU Kesehatan yang baru juga telah menjadi  wajah baru sistem kesehatan di tanah air, dari yang tadinya sangat sentralistik menuju desentralisasi. Begitupun juga dari segi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan meningkatan tenaga kesehatan yang bermutu melalui pendidikan dan pelatihan dan mendayagunakannya sesuai dengan kebutuhan daerah. pemerintah dan pemerintah daerah juga bersama-sama menjamin dan menyediakan fasilitas untuk kelangsungan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan, bukan hanya dalam kondisi aman tetapi juga pada saat bencana, tanggap darurat dan pascabencana.

 

Semoga komitmen Kementerian Kesehatan untuk merumuskan peraturan perundang-yang telah tertuang dalam Kepmenkes No 021/MENKES/SK/1/2011 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014, yaitu terealisasinya setiap tahun, 9 buah Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan/Keputusan Presiden, Dan Peraturan/Keputusan Menkes sebanyak 45 buah, bisa tercapai sehingga Visi Kementerian Kesehatan “MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN “, dapat terlaksana dengan baik. Semoga saja, Amiin

Incoming search terms:

  • undang undang kesehatan terbaru
  • undang undang kesehatan
  • uu kesehatan terbaru
  • undang undang tentang kesehatan
  • TENTANG KESEHATAN
author

Leave a reply "Hukum Tentang Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Terbaru"